Sistem Wangsa sebagai Sumber Pemicu Konflik

Setelah kerajaan Majapahit runtuh sekitar abad ke-15, Bali menjadi benteng terakhir bertahannya agama Hindu. Pada masa ini, Dang Hyang Nirartha yang berasal dari Majapahit diterima dan diangkat sebagai guru dan pendeta kerajaan pada masa pemerintahan raja Dalem Batur Enggong di Bali. Atas restu dari raja Dalem Batur Enggong, Dang Hyang Nirartha melakukan pembaharuan terhadap sistem sosial religius masyarakat Bali. Tatanan desa pakraman yang diperkenalkan oleh Mpu Kuturan pada abad ke-10 Masehi, diperbaharui oleh Dang Hyang Nirartha menjadi sistem wangsa yang secara luas lebih dikenal sebagai sistem kasta. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kekuasaan pemerintahan feodalisme yang dipengaruhi oleh pola kerajaan Majapahit. Sayangnya, hanya anggota tiga golongan pertama yang mendapat pengakuan dan perlakuan terhormat  dalam masyarakat, dengan sebutan Tri Wangsa. Penyimpangan yang dilakukan dalam sistem wangsa ini adalah penggolongan masyarakat didasarkan pada status kelahiran dan garis keturunan seseorang, bukan berdasarkan bakat, sifat, dan pekerjaan seseorang seperti pada konsep Catur Varna menurut Veda.

Penyimpangan tersebut terlihat pada fakta bahwa keluarga Dang Hyang Nirartha dan seluruh keturunannya diangkat menduduki golongan brahmana;  keluarga Raja Dalem Batur Enggong beserta keturunannya mendapat status sebagai golongan ksatria; para arya atau senapati dan prajurit pengikut Dang Hyang Nirartha dari Majapahit menjadi para waisya; sedangkan para pemimpin kerajaan-kerajaan lain di Bali yang tunduk kepada Raja Dalem Batur Enggong menjadi diberi label sebagai golongan sudra. Diskriminasi terlihat jelas pada  para warga pemberontak yang merupakan penduduk asli Bali,  dianggap sebagai warga jaba atau diluar sistem kasta.

Konsep desa pakraman yang telah menjadi struktur sosial-religius umat Hindu di Bali pada masa itu, dibebani dengan sistem ”kasta”, dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja. Pakraman juga dibebani dengan tafsiran agama yang berbasiskan pada status kasta. Sehingga upacara-upacara keagamaan (yajna) yang dilakukan berubah menjadi ajang adu gengsi dan pamer status untuk menunjukkan kasta seseorang. Dalam masa itu Dang Hyang Nirartha dan Raja Dalem Batur Enggong mengeluarkan banyak babad dan purana yang mengatur tentang pelaksanaan upacara atau ritual bernafaskan kasta atau wangsa. Dalam babad-babad seperti itu disebutkan bahwa hanya para pedanda atau brahmana keturunan Dang Hyang Nirartha yang boleh menjadi pemimpin upacara keagamaan. Upacara-upacara agama ditandai dengan mempersembahkan sarana sesajen dan persembahan yang menelan biaya mahal. Semakin megah dan semakin banyak ragam sesajen yang disediakan, semakin tinggi status sosialnya dalam masyarakat.

Tradisi yajna atau upacara keagamaan yang berdasarkan status kasta dan gaya kepemilikan individu atas tanah tersebut saat ini semakin menunjukkan sisi buruknya. Demi status kasta, untuk melaksanakan yajna, masyarakat Bali terpaksa harus menjual tanahnya. Penjualan tanah sebagai aset kekayaan yang sangat penting itu sering berakibat terjadinya proses pemiskinan. Anehnya, para brahmana keturunan tersebut tidak pernah berupaya untuk melakukan revitalisasi terhadap penyimpangan ini. Sebagian dari mereka justru larut dalam budaya seperti itu. Sebab secara ekonomi, mereka (brahmana) mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan upacara besar-besaran. Hal ini terjadi, karena berbagai sarana upakara dan sesajen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritual harus dibeli dari para pedanda tersebut.

Upaya melestarikan sistem kasta tersebut juga masih terlihat dengan jelas dalam berbagai praktek keagamaan masyarakat Hindu di Bali pada zaman modern ini. Hal ini terlihat pada pelaksaan upacara-upacara keagamaan besar yang hanya boleh dipimpin oleh para pedanda (pendeta) yang disebut sebagai Tri Sadhaka. Tri Sadhaka adalah sebutan bagi para pendeta yang merupakan Pedanda sekte Siwa, Pedanda sekte Buda, dan Pedanda sekte Bujangga Wesnawa, yang bertugas memimpin rangkaian upacara-upacara besar keagamaan di Bali. Dari berbagai sekte yang pernah berkembang di Bali, ketiga sekte inilah yang terbesar dan masih berpengaruh hingga kini. Menurut tradisi turun temurun, hanya para brahmana yang berasal dari tiga wangsa inilah yang boleh memimpin upacara-upacara tersebut. Namun karena penetapan pendeta pemimpin upacara itu sangat bernuansa kasta, terjadilah upaya pelurusan yang dilakukan oleh generasi muda Hindu. Mereka menganggap, semua pendeta yang memenuhi kualifikasi kesuciannya dapat memimpin upacara itu, tidak peduli kedudukan dan status sosialnya dalam masyarakat. Contoh kasus aktual sehubungan dengan hal tersebut muncul pada saat pelaksanaan upacara Labuh Gentuh dan Bhatara Turun Kabeh di Pura Besakih yang puncak acaranya pada dilaksanakan pada tanggal 18 April 2000 (Majalah Hindu Raditya, Juni 2000). Kemelut terjadi pada saat penentuan siapa yang boleh menjadi sulinggih atau pemimpin upacara tersebut. Sesuai keputusan PHDI Pusat No 102 Um/IV/B/PHDIP/2000 menetapkan bahwa semua sulinggih (sarwa sadhaka) berhak menjadi pemimpin upacara. Namun dalam prakteknya, hanya para pedanda dari Tri Wangsa saja yang dianggap sebagai pemimpin upacara yang sah, sedangkan pendeta dari soroh lain hanya dianggap membantu ”kerja bhakti”.  Penetapan siapa yang boleh menjadi pemimpin upacara dalam upacara-upacara di Pura Besakih itu, seolah-olah menjadi penyakit kronis yang selalu mengundang pertengakaran umat Hindu di Bali setiap tahun. Sebagian komunitas umat yang menyadari penyimpangan yang terjadi dalam praktek keagamaan tersebut berupaya melakukan koreksi. Namun hal itu berakibat pada terjadinya perselisihan paham diantara komunitas-komunitas umat Hindu di Bali.

Masih adanya pengaruh sistem kasta hingga saat ini pada kehidupan umat Hindu di Bali, tercermin pada kasus terjadinya konflik pada tubuh lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan lembaga tertinggi umat Hindu di Indonesia yang bertugas mengayomi, membina dan memajukan umat Hindu Indonesia. Namun dalam perjalanannya sejak tahun 1959,   lembaga ini masih diwarnai oleh nuansa feodalisme dalam tubuh kepengurusannya. Beberapa posisi kepengurusan masih wajib diisi oleh para sulinggih yang merupakan keturunan dari Tri Wangsa.

Perpecahan umat Hindu akibat masih kuatnya pengaruh sistem kasta dalam tubuh kepengurusan PHDI, mencapai pucaknya dalam  kasus PHDI Propinsi Bali tahun 2001 (Bali Post, 21/11/2001). Tanpa persetujuan pihak PHDI Pusat, PHDI Tingkat I Propinsi Bali melaksanakan pertemuan pengurus atau Lokasabha IV yang dilaksanakan di Pura Gunung Lebah, Campuhan,  Kabupaten Gianyar, pada tanggal 23 November 2001. Lokasabha tersebut sejak awal telah ditentang banyak kalangan Hindu. (Bali Post, 23/11/2001). Ratusan umat Hindu melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Jayasabha, tempat kediaman resmi gubernur Bali. Alasan umat Hindu tidak menyetujui pelaksanaan lokasabha PHDI Bali di Campuhan tersebut adalah karena dalam pelaksanaan maupun susunan kepengurusan yang terbentuk tidak mewakili seluruh aspirasi dan komponen umat Hindu yang ada di Bali (Koran Tempo, 25/02/2002). Hal itu berbuntut pada tidak diakuinya kepengurusan PHDI Lokasabha Campuhan tersebut oleh PHDI Pusat yang dituangkan dalam Surat PHDI Pusat No. 11/Um.02/Parisada Pusat/XI/2001 (Bali Post, 29/01/2002). Alasannya adalah pelaksanaan lokasabha tersebut tidak berdasarkan prinsip kesetaraan, demokrasi, dan keadilan, serta tidak mengakomodasi aspirasi segenap komponen umat Hindu.

Menurut Putra (2002), kemelut yang terjadi pada PHDI Bali sesungguhnya berawal dari kelemahan yang cukup mendasar dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Parisada hasil Mahasabha VIII bulan September 2001.  Kelemahannya adalah tidak diberikannya definisi secara jelas berbagai istilah penting, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Putra mencontohkan, adanya istilah ”sampradaya” dan ”komunitas umat”. Keduanya adalah istilah-istilah yang baru bagi umat Hindu, dan tidak dapat dipahami secara jelas.

Istilah ”sampradaya” dan ”komunitas umat” sesungguhnya dimaksudkan untuk membungkus istilah ”soroh” yang merupakan pengelompokkan warga Bali berdasarkan garis keturunan (ikatan geneologis) para leluhurnya. Ada ratusan soroh dalam umat Hindu di Bali. Menurut Putra (2002) istilah soroh sering dipandang secara negatif sebagai pengelompokkan orang berdasarkan keturunan/ikatan geneologis yang sesungguhnya merupakan perwujudan sistem kasta. Pengikut sertaan utusan soroh sebagai peninjau dalam kegiatan Mahasabha PHDI, memberikan ketidakjelasan, terutama bila dikaitkan dengan kedudukannya dalam organisasi Parisada. Jelasnya, soroh mana saja yang berhak menjadi peninjau yang memiliki hak bicara dan dapat dipilih sebagai pengurus PHDI? Mengingat di Bali terdapat ratusan soroh, sedangkan menurut pemberitaan media masa, hanya beberapa soroh tertentu yang diundang untuk menjadi peserta atau peninjau, misalnya soroh Pasek, Pande, dan Bujangga Waisnawa. Kecemburuan timbul pada soroh-soroh yang lainnya. Sebaliknya, bila seluruh soroh diundang sebagai peserta atau peninjau dalam  Mahasabha atau Lokasabha PHDI, dikuatirkan musyawarah lembaga tertinggi umat Hindu tersebut hanya akan menjadi ajang konflik kepentingan berbagai soroh.

Sedangkan sampradaya adalah istilah untuk menyebut sebagian warga umat Hindu yang membentuk kelompok studi spiritual dan mempraktekkan ajaran-ajaran agama Hindu  yang praktek keagamaannya lebih menekankan  pada   pelaksanaan aspek-aspek spiritual. Ajaran-ajaran tersebut berkembang dan ditekuni oleh sebagian umat Hindu di Indonesia, sebagai hasil dari interaksi dan komunikasi sebagian generasi muda Hindu di Indonesia dengan komunitas-komunitas spiritual yang ada di India. Ajaran sampradaya-sampradaya tersebut umumnya lebih dekat dengan ajaran-ajaran Veda yang sesungguhnya, dan tidak banyak dikaburkan dengan pengaruh adat-istiadat seperti yang terjadi pada agama Hindu Bali. Contoh-contoh sampradaya tersebut antara lain (Putra, 2002) adalah Hare Krishna, Say Studi Group, Brahma Kumaris, Trancendental Meditation, Veerasaivisme, dan lain-lain. Secara alamiah, umat Hindu di Bali yang tergabung dalam berbagai soroh tidak menyukai keberadaan sampradaya-sampradaya tersebut. Hal ini terjadi karena mereka memiliki perbedaan penekan dalam menjalankan ajaran agamanya, yang satu lebih menekankan aspek spiritual, sedangkan yang lainnya lebih berkutat pada aspek ritual tanpa disertai upaya pemahaman filsafatnya. Tampak bahwa dalam berbagai sampradaya, terdapat upaya yang bersungguh-sungguh dalam memberikan pengetahuan rohani dan pendidikan nilai-nilai ajaran Veda kepada generasi muda Hindu khususnya, dan umat Hindu pada umumnya. Hasil dari kegiatan seperti itu adalah terciptanya generasi muda Hindu yang bertaqwa kepada Tuhan, memiliki budi pekerti yang luhur, dan bermoral tinggi. Namun demikian, kegiatan pendidikan nilai-nilai agama yang dilakukan oleh berbagai sampradaya tersebut masih mendapat tentangan dari kalangan pedanda, sulinggih dan brahmana keturunan yang masih membanggakan dirinya sebagai keturunan tri wangsa.

Dari pemaparan di atas, tampak jelas bahwa umat Hindu di Bali masih terperangkap pada konflik-konflik kepentingan dan kemelut antar kelompok, yang bersifat superfisial. Bahkan kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga tertinggi umat Hindu di Indonesia, ditengarai masih dimonopoli oleh kaum tri wangsa. Dominasi kepentingan kaum tri wangsa ini terlihat dengan jelas pada pelaksanaan Lokasabha IV PHDI Bali, yang jelas-jelas melanggar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh PHDI Pusat, sebuah lembaga yang kedudukan dan wewenangnya lebih tinggi. Selain itu, terdapat kecenderungan umat Hindu di Bali untuk mencari identitas diri mereka dengan cara menelusuri kembali garis keturunan para leluhurnya. Mereka kemudian membentuk soroh, gotra, atau pungkusan yang dalam prakteknya menjadikan warga soroh tertentu membanggakan leluhurnya yang dianggap lebih tinggi derajatnya dari leluhur soroh yang lain.  Proses pembodohan umat juga masih dilakukan oleh golongan-golongan tertentu, misalnya dengan masih mempertahankan konsep Tri Sadhaka atau Tri Wangsa dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan. Ritual keagamaan dibuat sedemikian megah dan rumitnya dengan biaya yang mahal, tanpa disertai upaya penjelasan filosifi dan maknanya. Generasi muda Hindu yang mencoba melakukan revitalisasi dan pelurusan terhadap penyimpangan yang terjadi, dengan mengajak kembali pada ajaran Veda, justru dituduh ingin “meng-India-kan” Bali. Konflik-konflik kepentingan tersebut yang terjadi secara berkepanjangan, bermuara pada terabaikannya kegiatan pembinaan dan pendidikan nilai-nilai religius umat Hindu di Indonesia

Sumber pemicu konflik-konflik kepentingan tersebut dapat dengan jelas ditelusuri kembali asal-usulnya. Yaitu sebagai akibat masih kuatnya warisan pengaruh sistem kasta, atau sistem wangsa yang diperkenalkan oleh Dang Hyang Nirartha pada abad ke-15 Masehi. Sistem wangsa tersebut berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses hilangnya komponen-komponen pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama Hindu kepada umat Hindu di Indonesia.

Sistem wangsa menganggap seseorang otomatis sebagai brahmana bila ia terlahir dalam keluarga brahmana. Padahal menurut konsep Catur Varna, seseorang disebut brahmana bukan karena kelahiran. Seseorang disebut brahmana bila ia memiliki sifat dan pekerjaan kebrahmanaan, yaitu : samah (kedamaian), damah (mengendalikan diri), tapah (pertapaan), saucam (kesucian), ksantih (toleransi), arjavam (sifat kejujuran), jnanam (pengetahuan), vijnanam (kebijaksanaan), dan astikyam (taat kepada prinsip keagamaan) sebagaimana yang diajarkan dalam Kitab Bhagavad-gita (18.42). Jelaslah bahwa pengakuan seseorang sebagai brahmana bukanlah tergantung pada kelahiran dan keturunannya, melainkan berdasarkan sifat-sifat mulia yang dimilikinya.

Dalam prakteknya, sistem wangsa di Bali mengakui seseorang sebagai brahmana, kalau ia lahir dalam garis keturunan Dang Hyang Dwijendra dan Dang Hyang Asthapaka. Padahal, perilaku mereka seringkali tidak mencerminkan kesucian dan perilaku seorang brahmana. Hal ini sama dengan seorang anak yang terlahir dalam keluarga dokter otomatis dianggap sebagai dokter. Sudah barang tentu dibutuhkan latihan dan pendidikan yang benar untuk melihat apakah anak tersebut memang memiliki bakat untuk menjadi dokter. Dalam praktek kesehariannya, para brahmana keturunan tersebut justru memelihara kebiasaan berjudi dan menyabung ayam dalam komplek-komplek tempat persembahyangan umat Hindu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama Hindu yang benar, dan melaksanakan berbagai ritual keagamaan hanya berdasarkan sistem gugon tuwon (dipercaya secara tradisi turun temurun) dan lebih bermotif ekonomi (Majalah Hindu Raditya, Juni 2002).

Dalam sistem brahmana keturunan seperti itu, tidak ada lagi yang dapat diharapkan menjadi seorang guru atau acarya (guru spiritual) dalam artian yang sesungguhnya. Karena dalam diri mereka tidak pernah terjadi pembelajaran ajaran-ajaran Veda, dan tidak pernah mempraktekkan ajaran-ajaran Veda tersebut secara tulus dalam keseharian mereka. Yang terjadi adalah upaya untuk mempertahankan posisi mereka di mata umat, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan umat. Keadaan demikian yang berlangsung terus menerus di Bali, mengakibatkan terputusnya garis parampara Hindu di Bali.

Untuk mempertahankan sistem wangsa di Bali golongan brahmana keturunan berusaha menghalangi orang-orang muda Hindu yang ingin belajar Veda. Mereka menyebarkan paham bahwa Veda bersifat keramat, sakral, dan tidak boleh di baca oleh sembarangan orang. ”Sakaralisasi” Veda ala sistem wangsa tersebut sangat berbeda dengan pola pendidikan gurukula yang merupakan sistem pendidikan tradisional dalam kebudayaan Veda. Dalam kebudayaan Veda, sejak dini seseorang mulai diajarkan untuk mempelajari Veda, bahkan sejak usia lima tahun hingga usia lebih kurang dua puluh lima tahun, tergantung kepada kemampuan siswa tersebut. Dalam masa brahmacari seperti, seseorang dikirim ke rumah seorang guru atau acarya untuk tinggal bersama mereka dan mempelajari Veda di bawah bimbingan orang-orang yang terpelajar dalam pengetahuan Veda. Mereka menjadi sisya (murid) dengan cara tinggal di asrama atau tempat pemondokan yang disediakan oleh gurunya. Oleh karena itulah, pola pendidikan seperti itu disebut gurukula. Dengan sistem wangsa seperti di Bali yang mengkeramatkan Veda, dapat dimengerti mengapa pendidikan tradisional agama Hindu di Indonesia menjadi tidak berfungsi hingga saat ini. Ini merupakan salah satu bukti lagi penyimpangan dari sifat seorang brahmana menurut Veda. Seseorang disebut brahmana sejati, bukan menurut garis kelahiran dan keturunan, bila ia terpelajar dan menguasai pengetahuan Veda, dan berusaha dengan segala kemampuannya untuk mengajarkan pengetahuan spiritual itu kepada masyarakat. Bila tidak demikian, ia tidak dapat diakui sebagai seorang brahmana, walaupun terlahir sebagai anak seorang brahmana.

Sistem wangsa di Bali juga bertanggung jawab terhadap kurangnya kesadaran umat Hindu di Bali untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan agama Hindu di Indonesia. Terjadi persaingan antar golongan dalam upaya meraih pengakuan masyarakat terhadap status sosial mereka. Mereka lebih rela berlomba-lomba menyumbangkan dana untuk melaksanakan upacara-upacara adat atau pembangunan pura yang megah yang membutuhkan biaya tinggi. Menurut data statistik,  penduduk Bali memiliki tingkat pendapatan perkapita tertinggi di seluruh Indonesia. Namun  besarnya pendapatan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran untuk mengalokasikan dana guna pengembangan pendidikan bagi generasi muda Hindu.

Dikutip dengan sedikit perubahan dari Thesis Suryanto, M.Pd berjudul “Problematika Penyelenggaraan Pendidikan  Berbasis Hindu  Di Indonesia: Sebuah Kajian dari Perspektif Pendidikan  Hindu Tradisional Model Gurukula Di India

80 Comments

  1. Membicarakan kasta atau wangsa sekarang sebenarnya sudah basi, tetapi harus tetap dilakukan untuk mencegah masalah ini berkamuflase. Dulu, beberapa publikasi yang mengkritisi penyimpangan sistem Varna ini di muat di media-media Hindu. Warta Hindu Dharma, Raditya, Media Hindu dan diskusi-diskusi melalui milis. Tapi itu belumlah memadai dari segi kuantitas. Satu-satunya buku yang membahas tentang itu berjudul KASTA Kesalahan Berabad-Abad ditulis oleh Ketut Wiana dan Raka Santeri dan diberi pengantar oleh Putu Setia. Publikasi yang lain hanya berupa artikel di media-media yang saya sebutkan.

  2. Tambahan

    Eve

    Dalam mahasabha-mahasabha PHDI juga sudah dibahas, tetapi karena sebagian tokoh PHDI (terutama para sulinggih) secara “implisit” semangatnya masih protektif terhadap “kewangsaan” ini maka ini menjadi remang-remang. Bukti yang paling mencolok adalah dipermasalahkannya Prabhu Guna Avatara Das sebagai anggota Sabha Pandita PHDI. Padahal dari segi kebrahmanaan Beliau bisa “diadu” dengan para sulinggih terutama penguasaannya terhadap Veda. Jadi benang kusut masalah Kasta memang harus terus diurai sampai tuntas.

    Prabhu Ngarayana…. Mohon luruskan atau beri komentar tambahan. Terimakasih…

  3. wah..wah…lama tidak berkunjung, makin rame aja nih disini.
    maaf ya sebelumnya saya lancang ikut berkomentar `lagi` disini.

    @eve dan @putratridharma

    saya tertarik dengan komentar yg terakhir yg berkaitan dengan PHDI dan Prabhu Guna Avatara Das. mungkin kita coba simak artikel berikut :
    http://www.iloveblue.com/printnews.php?jenis=article&pid=623

    iseng2 saya browsing…eh malah terhempas di situs ini. setelah teman2 membaca artikel tersebut, mohon pencerahannya ya…

    Salam,-

  4. Kidz, link itu ngga bisa dibuka. Tolong copaskan aja kalau bisa.

  5. Kidz

    Oke sudah bisa dibuka.

    Pertama: Saya punya buku Am I a Hindu itu. Siapa Ed Visvanathan? Dia bukan seorang rohaniwan. Dia juga bukan sarjana di bidang keagamaan. Dia bukan Brahmana. Jadi kalau mendefinisikan Hare Krishna hanya berdasarkan buku karangan Ed Visvanathan itu tidaklah tepat. Itu sepihak namanya. Saya sudah membaca buku itu berulang-ulang. Isinya lumayan banyak yang salah kaprah.

    Mestinya, jika mereka ingin mengetahui apa itu Hare Krishna, maka sumbernya haruslah dari buku-buku Hare Krishna. Tentang ini, saya sudah banyak berdebat dengan Pak Wirajhana di blognya. Dia juga mengutip pernyataan Ed Visvanathan ini.

    Mestinya juga sebelum mengolok-olok masyarakat Hare Krishna, mereka memeriksa KTP yang diolok-olok itu. Juga mereka seharusnya melihat Kitab suci Hare Krishna lalu dibandingkan dengan kitab suci mereka. Mestinya mereka melihat pertapaan yang dilakukan oleh Hare Krishna lalu dibandingkan dengan pertapaannya. Ah, mestinya mereka menanyakan siapa Tuhannya Hare Krishna lalu dibandingkan dengan Tuhan mereka. dst…

  6. Kedua: Kesadaran Tuhan memang tidak dibatasi oleh agama apapun. Orang Islam boleh berkesadaran Tuhan (banyak orang Islam yang ikut Hare Krishna). Orang Kristen silakan (di Eropa, Amerika, Australia, Afrika) banyak yang ikut Hare Krishna… Nah, Brahmana Prabhu Guna Avatara Dasa adalah penekun kerohanian di Hare Krishna “yang kebetulan beragama Hindu”.

  7. Kids & PutraTriDharma

    Terima kasih atas linknya, itu sangat fenomenal bagi masyarakat hindu. Apakah PHDI sudah memberikan penjelasan akan “keberadaan” ajaran Hare Krishna ini secara gamblang..sampai ada UU-nya ? jika dihubungkan di Indonesia HK ini disebutkan sudah berkembang luas yang berdampingan dengan masyarakat Hindu namun dirasa memiliki habit keseharian yang berbeda (selayaknya beda ajaran agama).

    Jika dilihat dari seluruh masyarakat hindu di indonesia tiap daerah sebenarnya sudah punya hindu sendiri2 misal di yogja ada kejawen, kaharingan dan tempat2 lain mungkin adatnya berbeda tapi masih tetap bernaung atas nama hindu dimana PHDInya seperti dalam bahasan “Balinisasi” pada web ini kebanyakan orang2 hindu bali. Jadi secara keseluruhan, sebenarnya tidak hanya HK dan hindu bali saja yang berhadapan tapi juga setiap hindu di daerah2 tersebut.

    Menurut saya (maaf) mungkin PHDI tidak hanya menganggap atau mengutamakan manifestasi kehinduan nusantara hanya dilihat dari hindu bali saja namun dapat mengkover semua hindu di nusantara termasuk ajaran2 HK, hanuman, sivais, kejawen, dsb dsb yang juga sama2 bernafaskan hindu sesuai culture masing2 meski terkadang satu sama lainnya berbeda seperti HK lebih meninggikan krisna/wisnu daripada siwa.

    Tambah lagi seharusnya PHDI juga memelihara dan melindungi ajaran dan budaya hindu tiap daerah seperti hindu kaharingan yang sudah punah lantaran masyarakat hindunya sudah ke-bali-bali-an atau malah banyak yang pindah agama lain.

    Salam

  8. Eve

    Terima kasih atas komentar-komentarnya…. Saya suka.

  9. Saya tertarik dengan link di ILoveBlue yang saudara Kidz berikan. Sebenarnya permasalahan mengenai Hare Krishna Hindu atau bukan merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Tetapi sepertinya karena dibalik permasalahan itu terdapat nuansa politik, maka sampai saat ini masalah itu masih selalu diungkit-ungkit.

    Dalam sekian banyak kesempatan, Srila Prabhupada memang menolak Hindu. Tetapi kata “Hindu” yang ditolak di sini adalah pemahaman agama Veda yang menurut beliau sudah sangat menyimpang dari ajaran asli kitab suci Hindu itu sendiri. Contoh-contoh penyimpangan itu mungkin antara lain mengenai “kasta dan wangsa” yang kita bahas di topik ini. Konsep ketuhanan yang mentok pada konsep leluhur dan para dewa tanpa mau mengkaji kitab suci Veda lebih lanjut, tetapi malahan hanya mengedepankan tradisi. Karena itulah Prabhupada dengan tegas juga mengatakan bahwa Hindu adalah kemerosotan yang tak tertolongkan dari bentuk asli Sanatana Dharma Veda. Lebih lanjut beliau juga berkata “India, mereka telah membuang sistem agama yang sesungguhnya, Sanatana Dharma. Secara takhyul, mereka menerima satu agama campur aduk (a hodgepodge thing) yang disebut Hinduisme. Karena itulah muncul kekacauan.” Kenapa Prabhupada mengatakan hal ini? Karena beliau ingin mengajarkan ajaran Sanatana Dharma yang murni sesuai dengan parampara dan mudah diterima oleh orang-orang Barat pada umumnya dimana mereka sudah terlanjur antipati kepada Hindu.

    Pemahaman ajaran Veda yang sebenarnya sebagaimana sudah dijelaskan oleh putratridharma adalah lepas dari ego sektoral. Lepas dari ego kelompok dan golongan. Lepas dari klaim mengklaim agama dan hanya bertujuan pada Jagadhita (kesejahtraan material semua mahluk hidup di dunia) dan Moksa (pencapaian pada sat cit ananda) dengan cara menuntun seluruh manusia dan mahluk hidup untuk sadar pada Tuhan. Prabhupada juga mengatakan bahwa dengan kesatuan paham seperti inilah yang bisa menjaga keteraturan manusia di dunia dan menyatukan mereka dalam satu visi. Lebih jauh, beliau juga mengatakan bahwa PBB yang hanya menekankan pada hal material tanpa menanamkan kesadaran pada Tuhan kepada seluruh umat manusia adalah usaha yang non sense dan sia-sia belaka.

    Jadi menurut hemat saya, Prabhupada tidak menolak mengatakan diri sebagai Hindu / pengikut Veda, tetapi beliau menolak jika ajaran yang beliau sebarkan sama dengan ajaran Hindu yang terdistorsi yang beliau hadapi selama ini di India.

    Salam,-

  10. Pencerahan yg saya dapatkan menurut saya terdapat pda perbedaan antara komentar @eve dan @putratridharma adalah :
    @eve mengomentari lembaga ini untuk mengayomi seluruh sampradaya hindu agar disetarakan,
    @putratridharma mengomentari agar lembaga ini sepatutnya menggunakan kesadaran HK dalam mengayomi seluruh sampradaya
    @ngarayana berarti sila prabhupada tidak mengakui ajaran hindu yg tidak menggunakan kesadaran HK dan kalau hindu itu sudah menggunakan kesadaran HK barulah disebut hindu ? maaf karena keterbatasan saya, mohon penjelasannya, dari penjelasan saudara sebelumnya saya malah berfikir bahwasanya ada banyak Hindu, yg secara umum dibagi menjadi : hindu yg terdistorsi (campur aduk, dan tanpa kesadaran HK) dan hindu yg berlandasan HK. Anda juga menyinggung tentang “ego”, kata ini sangat sensitif dan sarat akan persepsi subjektif.
    Trims

    Salam,-

  11. @putratridharma
    mengenai komentar anda yg kedua,

    “…banyak yang ikut Hare Krishna… Nah, Brahmana Prabhu Guna Avatara Dasa adalah penekun kerohanian di Hare Krishna “yang kebetulan beragama Hindu”….”

    pertanyaan… ketika orang beragama Islam masuk HK, apakah dia mengikuti ajaran Islam ? begitu jg dengan orang Kristen yg masuk HK, apakah semua kitab sucinya(Kristen) masih berlaku untuk dia terapkan?

    nah kalau pendiri ISCKON sudah secara resmi menyatakan bahwa HK tidak ada urusan dengan ajaran Hindu (ajaran yg merosot?? ajaran veda yg terdistorsi?? ajaran campur aduk?? dll)lalu bagaimana dengan Brahmana Prabhu Guna Avatara Dasa dengan agamanya yg `kebetulan` Hindu ?

    @ngarayana
    maaf sebelumnya saya lupa mengomentari kalimat anda ini :
    “…Sebenarnya permasalahan mengenai Hare Krishna Hindu atau bukan merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Tetapi sepertinya karena dibalik permasalahan itu terdapat nuansa politik, maka sampai saat ini masalah itu masih selalu diungkit-ungkit…”

    jujur saya baru kali ini mendengar permasalahan HK Hindu atau bukan, kalau tidak saya masuk ke web site anda, saya tidak akan pernah bisa tau informasi dan belajar sejauh ini, dan yg pasti disini saya murni untuk belajar memperkaya diri dan bukan atas dasar adanya nuansa politik seperti yg saudara sampaikan diatas

    Salam,-

  12. Kidz

    Hare Krishna tentu tidak mengajarkan sesseorang untuk membuang ajaran luhur yang ada di kitab sucinya. Sebenarnya logikanya begini: Ajaran luhur apa saja yang ada di luar Veda, sudah pasti ada di dalam Veda, akan tetapi ajaran luhur yang ada di dalam Veda belum tentu ada di luar Veda. Bagi pengikut Vaishnava dari yang bukan berlatar belakang Veda, tentu tinggal menambahi apa yang tidak diperoleh di kitabnya, termasuk bagaimana cara yang benar untuk memperolehnya. Ajaran di agamanya yang sesuai dengan Veda itu tinggal dikuatkan oleh ajaran Veda, jika tidak sesuai perlu dikaji ulang, dan jika kurang atau belum ada dilengkapi dari Veda.

    Jadi bukan hanya tetap mempertahankan kitabnya saja, tetapi setelah ikut Hare Krishna, seseorang sebaiknya membaca dan mempelajari juga kitab-kitab yang lain untuk menambah wawasan.

    Ibarat naik tangga, Kesadaran Tuhan adalah puncaknya

    Demikian

  13. @putratridharma
    lalu apa bisa orang beragama Islam dan juga memiliki kesadaran Hare Krishna ? lalu apa bisa juga seorang disebut Kristen dengan mengikuti ajaran Hare Krishna?
    biar saya jelaskan maksud saya begini : disaat dimana Islam mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, lalu apa bisa orang tersebut menyebut Allah Maha Besar dan dilengkapi dengan Hare Krishna, Hare Rama?
    bukannya penjelasan anda pada saya mengarahkan untuk meng-Krishna-kan seluruh ajaran agama? maaf kalau saya salah menilai.

    Salam,-

  14. Kidz

    Kalau risih atau nggak sreg dengan istilah Kesadaran Krishna, ya katakan saja Kesadaran Tuhan. Memangnya kenapa kalau ada kalimat tiada Tuhan selain Allah? Kalimat itu kan kebenaran karena Tuhan memang hanya satu. Krishna disebut sebagai Allah, kenapa tidak?

    Tapi mesti dipahami dulu konsep Ketuhanan seperti apa. Ketika menyebut Allah, konsepnya seperti apa? Kalau konsepnya adalah Brahman – Paramatman – Bhagavan, maka itu sudah tepat. Jika belum seperti itu, maka pasti penjelasannya ada yang kurang. Nah kekurangan ini akan dilengkapi oleh Veda.

  15. Maaf awalnya mungkin komentar saya naif, sebab kenyataannya memang susah menyatukan masyarakat yang beranekaragam, tak kecuali organisasi seperti PHDI. Saya berkomentar seperti itu karena “Balinisasi” Hindu yang ada di Indonesia (mungkin cocoknya dari topik lain di web ini). Hubungan dengan ke-Kasta-an adalah hanya ada di Bali, hindu tempat lain jarang ada sehingga hindu tempat lain terpaksa “mencari kasta” seperti di Bali agar tetap keliatan Hindu-nya, dan seperti yang diwacanakan ini tidak sesuai dengan Weda.

    Orang Indonesia yang awam mengenal Hindu pasti identik dengan Bali dengan segala adat dan tatacara ibadahnya, ngga bali ngga hindu-lah. Coba kita lihat Kejawen, orang awam menyebutnya hindu bukan, muslim bukan, bahkan disebut “kepercayaan lokal” belaka. Padahal jika ditelusuri itu “salah satu” dari ajaran hindu juga secara konteks. Keyakinan seperti itu jika disebut hanya sebatas “kepercayaan” juga tidak, karena sudah seperti agama bahkan ada budayanya juga yang khas apalagi memang konteksnya sama dengan hindu. Namun bangsa kita hanya meng-UU-kan beberapa agama saja meski ada kepercayaan (yang saat ini banyak kepercayaan dibilang sesat).

    Maksud saya sebelumnya adalah kepercayaan2/agama2 seperti ini ada pengikatnya terutama PHDI sebagai organisasi nasional yang bernafaskan Hindu. Namun itu kembali lagi ke PHDI, apa mau menerima ….? apa mau mengajak dan mengikat jadi satu…? meski di dalam PHDI dominasi orang Bali. Tidak hanya itu, ajaran2 lain seperti hanuman, HK, dan sivais2 yang muncul apa juga mau diikat..?. Mari kita bayangkan kebebasan beragama/berkeyakinan tanpa ada badan organisasi skala nasional yang mengikat…? apa jadinya…? apa depag aja cukup..? . Sebab kalau hanya bicara “ajaran dan kesadaran” semuanya punya argumen sendiri2 (maaf), jangan2 hingga membuat organisasi nasional sendiri dan tidak berelasi ibaratnya “dianaktirikan/tidakdiakui” dari organisasi besarnya.

    Jadi maksud komentar saya diatas adalah bukan hanya “disetarakan” yang lebih tepat “diikat/diperhatikan” sehingga memperjelas atau mengakui keberadaan yang lain. Weda dan kitab suci lainnya dari segala sudut pandangnya. Analoginya, memang sulit cari orang spt GusDur untuk kasus “TiongHoa”….hehehe.

    #Kids
    Menurut anda, ada ato ngga suatu ajaran atau entah disebut kesadaran atau keyakinan atau bahkan pengetahuan rohani yang dapat melintasi, menyentuh, memberi warna, melengkapi, merelasikan, menghubungkan, membedakan, mencari benang merah atau bahkan mengarungi semua agama/keyakinan dimuka bumi ini sehingga membuat umat dapat melihat secara keseluruhan/total dari semua ajaran agama/keyakinan yang dianut oleh manusia……???
    Jika menurut anda itu ada, maka tidak salah memanfaatkan keanekaragaman Indonesia untuk saling “mengenal” agama/keyakinan/budaya satu sama lain. Tapi jika menurut anda itu tidak mungkin ada/bisa, it’s OK memang itu sulit dan segera buka kitab suci agama/keyakinan anda, perdalam, menjadi ahlinya dan jangan memandang atau “mempelajari” ajaran agama/kepercayaan lain. Itu. Kembali ke anda sendiri dan itu kebebasan individu tentunya.

    Salam

  16. Eve

    Iya, pemikiran Anda tentang KEJAWEN dalam konteks kemungkinan diayominya oleh PHDI ini gagasan yang bagus. Iya kalau memang setelah dibandingkan dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia ternyata KEJAWEN lebih dekat dengan Veda (Hindu) dibandingkan dengan ajaran agama lain, kenapa tidak dicoba untuk diayomi oleh PHDI? Yang serupa dengan itu pun ternyata ada di tempat lain dan sudah diayomi dalam payung PHDI: Keyakinan Alukta yang menjadi Hindu Alukta di Sulawesi Selatan, demikian juga Keyakinan di Kaharingan yang kemudian menjadi Hindu Kaharingan. Lalu mengapa tidak Keyakinan KEJAWEN menjadi Hindu Kejawen di Jawa?

    Pertanyaannya adalah:
    1. Bersediakan KEJAWEN diayomi PHDI?
    2. Bersediakah PHDI mengayomi?
    3. Ikhlaskah agama Mayoritas kalau KEJAWEN diayomi oleh PHDI?

  17. @Putratridharma
    kalau dari yang saya lihat, kejawen tidak mau bergabung dengan Hindu, tapi tidak juga mau menjadi islam. Sejatinya mereka mengikuti ajaran agama leluhur mereka sebelum Islam. Tentu saja itu sebenarnya Hindu. tetapi kenapa mereka tidak mau disebut Hindu?
    1.karena Hindu identik dengan budaya bali. itulah kenapa mereka menyebut diri “Ke-jawa-an” atau Kejawen. mereka percaya Hindu itu hanya nama label, bukan nama umum untuk ajaran dharma ini. jadi sah saja memakai nama berbeda.
    2. Teror dari luar. ada kisah beberapa orang(sekitar 4000 kk) di beberapa desa yang saat itu beragama non hindu berencana akan kembali menjadi hindu. hal ini diekspose di tv2 saat itu. setelah berita itu menyebar, akhirnya berbondong2 datang pemuka2 agama dari agama yang akan ditinggalkan. mereka melakukan berbagai cara, akhirnya tidak ada satupun dari ke 4000 orang itu yang berani ganti KTP jadi Hindu, sebagai gantinya, mereka menyebut diri mereka kejawen.(kisah nyata)
    Sekarang sudah ada rencana pemerintah untuk menghapuskan keterangan agama pada KTP. Kelompok2 kejawen semakin mengukuhkan keberadaan mereka(semakin berani mengekspose diri). Tapi mereka tetap tidak (/belum?) mau disebut hindu. begitulah dari penuturan beberapa orang kejawen yang pernah saya dengar.

  18. Sutha

    Saya tidak pernah bergaul dengan penganut KEJAWEN ini, tetapi komentar Anda sangat masuk akal terutama tentang teror dari luar itu. Mungkin Saudara Ngarayana lebih paham mengenai KEJAWEN ini karena Beliau lama di Jawa dan sering terjun ke masyarakat Jawa.

    Mungkin ada yang bersedia menambahkan….

  19. Herwitz /

    Yaa,, orang kejawen memang lebih mementingkan spiritualitas… ^^
    Kalau belum pernah bergaul dengan mereka, main aja ke grup ini… Anggotanya banyak yg kejawen lhoo… ^_^

    http://www.facebook.com/home.php?sk=group_149642038418662&ap=1

  20. Herwitz

    Trims linknya…

  21. #PutraTriDharma

    Komentar saya sebelumnya juga didasarkan wacana permasalahan Prabhu Guna Avatara Das yang anda ceritakan. Sehingga saya berpikir PHDI-lah yang perlu mengikat hindu-isme lain di nusantara dan jangan mempermasalahkannya. Namun sudah terlanjur bila PHDI itu identik dengan suku bali, kehinduan suku lain pun belum tentu mau terlibat.

    Saya tidak tau banyak tentang PHDI, tapi mungkin saja yang terjadi banyak malah kurang aktif/komunikatif perwakilan dari daerah/suku/ajaran hindu lain sehingga di PHDI hanya hindu bali yang “kerja”, tidak seaktif Prabhu Guna Avatara Das yang anda ceritakan. Mungkin saja lho…

    Untuk 3 pertanyaan anda, saya atau mungkin yang lain belum tau banyak tentang PHDI dan kejawen, karena saya rasa belum lengkap dapat info pembahasan/pemahaman/pemikiran kejawen point demi pointnya seperti website ngarayana ini yang membahas tentang vaisnawa dan hindu di nusantara.

    Saya ada satu pemikiran, ini bukan pertanyaan tapi fenomenal. Kalau orang hindu bali beribadah ke sulsel yang hindunya alukta, apa mereka sebaiknya beribadah sesuai dengan adat alukta (tata pakaian/assesoris)..? kalo hindu kaharingan beribadah di pulau bali, apa mereka harus pakai pengikat kepala, baju putih selayaknya tata ibadah di bali..?

    Salam

  22. Eve

    ===Saya ada satu pemikiran, ini bukan pertanyaan tapi fenomenal. Kalau orang hindu bali beribadah ke sulsel yang hindunya alukta, apa mereka sebaiknya beribadah sesuai dengan adat alukta (tata pakaian/assesoris)..? kalo hindu kaharingan beribadah di pulau bali, apa mereka harus pakai pengikat kepala, baju putih selayaknya tata ibadah di bali..?

    Nah, inilah masalahnya. Di mana-mana (di Nusantara) adat Bali mendominasi keber-agamaan umat Hindu. Sebaiknya adalah seperti ini: Standar persembahyangannya mengikuti Kitab Suci Veda, tetapi penunjang/pembungkus (kemasan) peribadatan: misalnya pakaian dan properti (upakara)mestinya disesuaikan berdasarkan (Desa Kala Patra) dimana peribadatan itu dilaksanakan. Bungkus boleh berbeda (dan sebaiknya jangan diseragamkan) tetapi isi harus standard. Contoh kecil yang benar: saudara Ngarayana adalah seorang Vaishnava (Hare Krishna), ketika Beliau beribadah ke pura-pura di Bali, Beliau tidak memakai dhoti (sarung yang dipakai dengan model khas India)dan kurta (baju gamis khas India). Tilakanya (simbol yang seperti hurup “U”) di jidatnya juga tidak mencolok (katanya Beliau ganti dengan air plus mantra). Masih jarang orang Bali yang punya kesadaran seperti itu.

  23. saya setuju, seharusnya penampilan luar tdk jadi kendala kita dalam mendekatkan diri pada tuhan, aplg hindu bali telah memiliki konsep mulia “desa kala patra” yg seharusnya sudah bisa melandasi sikap keluwesan tersebut.
    Ato untuk penegasan sikap secara formal, PHDI sebagai organisasi resmi formal hindu perlu kiranya membuat keputusan yg menekankan hal tersebut sebagai landasan bertindak umat untuk kebaikan bersama

    salam,

  24. Menurut hemat saya pandangan penulis mengenai Dang Hyang Nirartha pada tulisan di atas adalah kurang tepat.

    Dang Hyang Nirartha adalah orang yang sangat berjasa pada umat Hindu di Bali, karena itulah sampai sekarang ia sangat dihormati oleh umat Hindu khususnya di Bali.

    Pendapat saya pribadi mengenai mengapa Dang Hyang Nirartha mengangkat keturunannya menjadi pendeta-pendeta di seluruh Bali adalah karena pada saat itu Dang Hyang Nirartha ingin memastikan bahwa umat Hindu di seluruh Bali lebih koheren. Dengan menjadi koheren, diharapkan dapat menghadapi gempuran dari luar. Itu jugalah saya kira alasannya mengapa Dang Hyang Nirartha membuat pura di banyak titik di pinggir Pulau Bali.

    Tentunya sekarang ini kita harus mengembangkan apa yang sudah dibangun oleh Dang Hyang Nirartha. Artinya, kalau dulu Dang Hyang Nirartha mengandalkan keturunannya sebagai pembimbing rohani bagi umat Hindu di Bali, maka sekarang harus semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat diandalkan untuk berprofesi sebagai pendeta.

  25. #Tirta

    Pendapat Tirta ada benarnya juga, mungkin kondisi saat itu ke-koheren-an pada masyarakat Bali (terutama) merupakan sebuah “jawaban”. Namun seperti sebuah pepatah (atau ini ayat dalam Bagawan Gita mungkin) “Jika kita menghargai orang bijaksana, janganlah ikuti dirinya, tapi turutilah perintah dan nasihatnya”, apakah dengan meneruskan usaha beliau juga akan menjadi “jawaban” atas kondisi umat Hindu nusantara saat ini…? apakah mengandalkan pendeta seperti yang Tirta sebutkan adalah perintah/nasihatnya …?

    Ada apa dengan Bali saat itu, sehingga Dang hyang nirarta hanya “fokus” membangun pura-pura di bali saja, padahal nuansa hindu beredar se-nusantara……..?

  26. Untuk kondisi sekarang pendekatannya tentu harus berbeda dengan dulu. Sekarang tidak bisa lagi hanya mengandalkan keturunan Dang Hyang Nirartha, tetapi harus melibatkan semua kelompok masyarakat. Kalau setelah sekian ratus tahun masih bergantung pada satu klan tertentu, artinya tidak ada kemajuan.

    Mengenai kondisi di Bali saat itu, menurut hemat saya kondisinya adalah terkepung. Orang Bali sendiri mungkin saat itu tidak merasa khawatir, karena mereka tidak terlalu terinformasi dengan apa yang terjadi di luar Bali. Tapi Dang Hyang Nirartha adalah pendeta dari Jawa yang hijrah ke Bali, sehingga dia melihat langsung apa yang terjadi di Jawa. Karena itu beliau berusaha agar apa yang terjadi daerah asalnya tidak merembet ke Bali.

  27. @Tirta

    Ya, kita hanya bisa menduga-duga. Mungkin begini, mungkin begitu… Tapi faktanya adalah: Sistem Wangsa merupakan buah karya dari Beliau. Faktanya Beliau berpolitik. Faktanya Beliau mengajarkan agama Islam di Lombok.

  28. @ Putratridharma

    Dang Hyang Nirartha tidak mengajarkan agama Islam. Beliau mengajarkan filsafat Veda kepada masyarakat Islam.

    Pendekatan yang beliau lakukan di Lombok itu bukan sesuatu yang unik. Pendekatan tersebut banyak dilakukan oleh rohaniawan agama-agama Timur, yaitu memberikan pelajaran rohani tanpa mengubah tatanan yang sedang berlaku di masyarakat. Tujuannya tentu adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di Bali kita mengenal Mpu Kuturan. Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa terhadap umat Hindu di Bali. Karena beliaulah kita mengenal konsep desa pakraman, dimana di tiap desa terdapat Pura Dalem, Pura Puseh dan Pura Desa. Uniknya, agama Mpu Kuturan adalah Budha.

    Jadi, Dang Hyang Nirartha tidak mengajarkan Agama Islam, tetapi mengajarkan filsafat Veda kepada masyarakat Islam.

    Mengenai Dang Hyang Nirartha berpolitik, saya percaya bahwa langkah beliau menempatkan keturunannya sebagai pendeta-pendeta di seluruh Bali adalah bagian dari strategi beliau untuk menjaga keajegan Hindu di Bali. Kalau kita baca perjalanan hidup Dang Hyang Nirartha, kita bisa melihat bahwa segala yang beliau lakukan memang tidak jauh dari tujuan tersebut. Sejak tiba pertama kali di Bali sampai dengan mencapai moksa, beliau membuat pura bagi masyarakat setempat dan mengajarkan agama Hindu. Tujuannya tidak lain adalah agar ajaran Hindu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

    Anyway, sekarang kan sudah ada sekolah Agama Hindu, banyak ashram, dan banyak sampradaya. Kalau kita ingin memperdalam agama, ada banyak sekali fasilitas yang mendukung. Mari kita manfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu memiliki pandangan negatif terhadap orang-orang yang memiliki komitmen sangat tinggi terhadap perkembangan Agama Hindu.

  29. Biar bagaimanapun meski ada cerita Nirartha menyebarkan agama islam atau berpolitik berketurunan, menurut saya Beliau telah berjasa besar akan perkembangan Hindu terutama di Bali saat itu meski menurut ajaran HK beliau mengajarkan siwais di bali. Ibaratnya dahaga di gurun pun sembuh dengan kubangan air, meski air itu tidak begitu bersih tapi sangat bermanfaat (sudut pandang HK).

  30. ijin copy paste..

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

%d bloggers like this: